Wednesday, September 27, 2017
Home > Berita DAI > Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang Perasuransian sudah resmi disahkan Kemenakertrans

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang Perasuransian sudah resmi disahkan Kemenakertrans

Lahirnya Surat Keputusan Menakertrans nomor 141 Tahun 2013 pada Tanggal 17 April 2013 Tentang SKKNI Perasuransian, tidak hanya telah mengukir bagian dari sejarah Perasuransian Indonesia, melainkan juga membawa harapan dan optimisme bagi seluruh masyarakat Industri Perasuransian (Asuransi dan Penunjang Asuransi) Di Indonesia untuk dapat mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang kompeten dibidang Perasuransian dalam menghadapi persaingan pasar global (AFTA 1015).

Tidak dapat dipungkiri bahwa ketertinggalan pemahaman masyarakat Indonesia tentang asuransi yang minim, secara tidak langsung telah memperlambat pertumbuhan dalam industri ini selama beberapa dekade yang lalu. Saat ini arus globalisasi mulai terasa dan kedepannya tidak dapat terbendung lagi, dimana walaupun Industri asuransi di Indonesia terlihat akan terus berkembang seiring dengan bertambahnya kesadaran masyarakat akan proteksi asuransi. Perkembangan industri ini sangat menjanjikan, namun masyarakat dan Industri asuransi Indonesia harus segera meningkatkan kompetensi kerjanya kalau mau  memiliki daya saing  di era global.

Berdasarkan ketentuan SKKNI yang diatur dalam peraturan Menakertrans RI No. 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Nasional Indonesia, pasal 1 ayat 7 menunjukkan bahwa standar yang berlaku di Indonesia bukan berdasarkan Jabatan, melainkan model standar kompetensi yang pengembangannya menggunakan pendekatan fungsi dari proses kerja untuk menghasilkan barang dan/atau jasa (Regional Model Competency Standard, yang selanjutnya disingkat RMCS).

Latar Belakang Lahirnya SKKNI

Untuk menjamin bahwa para pelaku bisnis asuransi  memberikan perlindungan dan pembinaan  bagi  para stakeholder Asuransi, maka diperlukan tenaga kerja yang kompeten dibidang perasuransian yang mampu mengembangkan, mengkoordinir, memfasilitasi dan melaksanakan jasa asuransi  baik di pusat maupun di daerah. Sehubungan dengan kebutuhan tersebut, diperlukan pembinaan dan pengembangan standar kompetensi bidang perasuransian untuk memenuhi tuntutan industri jasa asuransi, masyarakat, asosiasi, dan praktisi di bidang perasuransian yang diakui secara nasional dan internasional. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka pada Bulan Desember 2011 kepala Biro Perasuransian Bp. Isa Rachmatarwata menginisiasi pertemuan dengan seluruh ketua asosiasi anggota Dewan Asuransi Indonesia dan Institusi pendidikan serta lembaga penguji profesi asuransi, dan meminta beberapa asosiasi terkait menunjuk seorang wakilnya yang dianggab kompeten untuk duduk dalam sebuah tim Adhoc. Pada awal Januari 2012 Tim adhoc yang dikenal dengan sebutan Tim Gran Desain Edukasi Asuransi Indonesia – Kemenkeu (GDEAI – Kemenkeu). Disebut demikian karena Tim terdiri dari 7 orang (dikenal dengan Tim 7) yaitu : ‘Anton Lie’ (DAI / ketua), ‘Ariyanti Suliyanto’ (ISEA), ‘Freddy Pieloor’ (APPARINDO), ‘Vincentius W’ (PAI), ‘Benny Waworuntu’ (AAJI), ‘Cut Mariska’ (AAUI), ‘Meyvita B Husman’ (AASI); dan Pak Isa Rachmatarwata dan Basuki Purwadi serta beberapa anggota dari Biro Perasuransian.

Penyusunan standar kompetensi ini secara formal dikoordinasikan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) dengan membentuk Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perasuransian berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor: KEP-600/BL/2012. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Ketua Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perasuransian Nomor: KEP-01/KSKKNI/2012 dibentuk Tim Perumus dan Tim Verifikasi yang mempunyai kualifikasi Perumus Standar dan Verifikasi Standar melalui proses pelatihan intensif yang beranggotakan 33 orang (wakil dari masing-masing asosiasi anggota DAI dan Pemerintah). Hasil dari penyusunan yang masih berupa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI), telah diprakonvensikan pada tanggal 24 Oktober 2012 yang dihadiri oleh 64 peserta yang terdiri pemerintah, anggota tim perumus dan dengan para pelaku industri jasa asuransi, dan dilanjutkan dengan konvensi secara nasional pada tanggal 19 November 2012 yang dihadiri oleh 129 orang peserta konvensi.

Tujuan dan Manfaat SKKNI

Penyusunan standar kompetensi kerja nasional Indonesia bidang Perasuransian bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM bidang perasuransian di Indonesia. Dengan adanya standar kompetensi kerja dimaksud diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pembinaan dalam perusahaan perasuransian di Indonesia yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi seluruh unsur terkait antara lain:

1. Lembaga Pemerintah

SKKNI bidang perasuransian akan membantu program pemerintah dalam meningkatkan kinerja perusahaan perasuransian dan untuk mengembangkan program pembinaan SDM bidang perasuransian di Indonesia

2. Dunia usaha dan Perusahaan

SKKNI bidang perasuransian membantu perusahaan perasuransian dalam merekrut tenaga kerja perasuransian yang profesional, dan sebagai pedoman penyusunan SOP perusahaan sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan kinerja perusahaan perasuransian termasuk dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

SKKNI Bidang Perasuransian dapat digunakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan sebagai acuan dalam mengembangkan silabus pembelajaran dan program serta modul pelatihan yang terarah dan berkualitas.

4.Lembaga Sertifikasi Kompetensi

SKKNI Bidang Perasuransian merupakan acuan dalam merumuskan sistem    pengujian dan sertifikasi serta sebagai alat untuk melakukan assesment kompetensi dan unjuk kerja.

Di samping manfaat di atas, SKKNI Bidang Perasuransian akan membantu semua pihak dalam meningkatkan daya saing dalam dunia global khususnya berkaitan dengan SDM bidang hubungan industrial, sehingga diharapkan kemampuan tenaga kerja Indonesia dapat sejajar dengan tenaga kerja di negara lain yang akan menjadi peluang untuk memasuki dunia kerja global.

Pengertian Kompetensi dan SKKNI

  1. Kompetensi. Berdasarkan pada arti etimologi, kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.  Sehingga dapat dirumuskan bahwa kompetensi diartikan sebagi kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau sesuai dengan standar unjuk kerja yang ditetapkan.
  2. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ada 7 fungsi kunci dalam SKKNI perasuransian 

Peta fungsi standardisasi diidentifikasi berdasarkan fungsi-fungsi yang diawali dengan fungsi tujuan bisnis/organisasi dalam hal ini adalah fungsi pengembangan asuransi, yang diidentifikasi terdiri atas fungsi-fungsi kunci yakni fungsi:

Underwriting,  Reasuransi, Klaim, Aktuaria, Pialang, Penilai Kerugian dan Pengawasan Perasuransian

 Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

Fungsi-fungsi kunci yang merupakan sistem dari multi disiplin yang terbagi dalam subsistem-subsistem yang diidentifikasi sebagai fungsi utama (major functions). Model ini dapat digambarkan dalam fish bone analysis dibawah ini.

Peta fungsi kerja dalam tujuan bisnis jasa pelayanan Perasuransian

Klik gambardibawah ini untuk download

Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 141 tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi, Golongan Pokok Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib dan Golongan Pokok Jasa Penunjang untuk Jasa Keuangan, Asuransi dan Dana Pensiun dan Lainnya