Home > Sejarah Dewan Asuransi Indonesia (DAI)

Sejarah Dewan Asuransi Indonesia (DAI)

 

Ketua-Ketua Dewan Asuransi Indonesia (DAI) terdahulu

Nama

Periode

Keterangan

Bahar Nasution

Feb’ 1957 s/d Thn 1961

Ketua DAI pertama

Rd. Chandra Purnama

Thn 1961 s/d Thn 1962

Tahun 1963

Dibekukan (sesuai dgn PP No:47)

13 July 1967

Diaktifkan kembali

Bahar Nasution

Thn 1967 s/d Thn 1974

Diangkat kembali menjadi Ketua

Wahjoe BBA

Thn 1975 s/d Thn 1976

( Alm / Jasa Indonesia )

Herman Sjaftari

Thn 1977 s/d Thn 1978

( Alm / Jiwasraya )

RG Duriat

Thn 1979 s/d Thn 1980

( Alm / Ramayana )

IK Suprakto

Thn 1981 s/d Thn 1982

( Alm / Bumiputera 1912)

R. Sidharta

Thn 1983 s/d Thn 1984

( Alm / RUI )

Iwa Sewaka

Thn 1985 s/d Thn 1986

( Alm / Jasindo )

Purwanto Abdulcadir

Thn 1987 s/d Thn 1995

( RUI / Jasa Raharja / Taspen)

B. Munir Sjamsoeddin

Thn 1996 s/d Thn 2002

( RUI / Reindo / TPI)

 

  1. Nama Dewan Asuransi Indonesia merupakan hasil  pilihan dari peserta Kongres Asuransi Nasional seluruh Indonesia tanggal 25-30 November 1956 di Bogor untuk dijadikan  nama organisasi yang bersifat perjuangan bagi pelaku usaha asuransi dan reasuransi swasta nasional. Karena itu pada tanggal 1 Februari 1957 muncul pernyataan bersama pengusaha asuransi dan reasuransi nasional menghendaki segera membentuk Dewan Asuransi Indonesia.

Badan Pengurus pertama DAI :

Ketua               – B. Nasution

Wk.Ketua       – Gouw Soei Tjiang

Komisaris      – P. Dalimunthe

M. Kosasih Purwanegara, SH

Idham

  1. Lambang/logo DAI dibuat pada kepengurusan DAI periode 1978 – 1980 dibawah  Ketua  R.G. Doeriat, Presdir PT Asuransi  Ramayana melalui sayembara  dari kalangan perusahaan asuransi/reasuransi anggota DAI dan diperluas dari Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta (LPKJ). Hasil  disain peserta sayembara dilakukan penjurian pada tanggal 7 Desember 1980 dengan dewan juri wakil dari unsur asuransi Jiwa (KM Sinaga-Bumi Asih Jaya) unsur asuransi kerugian (R.G. Doeriat) dan seorang dosen LPKJ.

 

Dari 43 hasil desain mahasiswa LPKJ dan 7 desain dari anggota DAI terpilih satu karya Loudewikjk Muaya (LPKJ)  sebagai pemenang pertama dengan hadiah sebesar Rp. 150.000,– yaitu lambang Dewan Asuransi Indonesia (DAI) yang dipergunakan sebagai logo DAI dengan ciri :

 

    1. Menggambarkan rumah yang atapnya disangga oleh 3 pilar dalam bentuk  kamar  terdiri dari singkatan DAI dengan warna biru tua
    2. Kamar tersebut dihuni  oleh unsur dari bidang asuransi jiwa, kerugian dan reasuransi serta asuransi sosial yang menggambarkan kesatuan dan persatuan dari pelaku usaha asuransi/reasuransi

 

  1. DAI hanya ada di Jakarta dan  tidak membentuk cabang di daerah dengan pertimbangan  bahwa  tugas DAI  terbatas pada hal-hal yang bersifat non teknis lintas asosiasi yang  menjadi kebutuhan semua asosiasi. Hal yang menyangkut teknis operasional menjadi kewenangan asosiasi terkait.

 

Perjalanan DAI menjadi FAPI dan FAPI menjadi DAI

  1. Dewan Asuransi Indonesia (DAI) didirikan pada tanggal 1 Pebruari 1957 sebagai hasil keputusan Kongres Nasional Asuransi Indonesia (KANSI) tanggal 25-30 Nopember 1956 di Hotel Salak-Bogor. Pendiri waktu itu  adalah 28 perusahaan asuransi kerugian termasuk satu perusahaan reasuransi swasta nasional dengan tujuan untuk menggalang persatuan menjadikan DAI  sebagai badan perjuangan menghadapi dominasi perusahaan asuransi asing di Indonesia. Anggaran dasar DAI disahkan sebagai badan hukum oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 6 Januari 1958 dan masuk dalam Tambahan Berita Negara RI No. 28 tanggal 8 Mei 1958 Ketua DAI pertama  adalah Bapak Bahar Nasution-dari PT Asuransi Republik (kerugian).
  2. Kegiatan DAI pernah dibekukan yaitu dengan dikeluarkannya PP No.47 tahun 1963 adanya kewajiban semua  perusahaan asuransi/reasuransi bergabung dalam Gabungan Perusahaan Sejenis Asuransi Kerugian (GPS Asuransi) dan GPS Asuransi Jiwa sebagai badan tunggal perusahaan Perasuransian yang bergerak dibidang tehnis dan tarip. Perubahan kondisi politik berikutnya membawa pula perubahan organisasi asuransi yaitu berdasar SK Menteri Urusan Funds & Forces No.2 tahun 1965 dibentuk badan baru dengan nama Organisasi Perusahaan Sejenis Asuransi Indonesia (OPS Asuransi Indonesia). Berbeda dengan GPS, OPS tidak bergerak dalam tarip asuransi. Perusahaan asuransi asing wajib menjadi anggota luar biasa dan  OPS Asuransi Asuransi wajib menjadi anggota Badan Musyawarah Nasional (Bamunas)
  3. Perkembangan situasi politik berikutnya membawa pengaruh pula terhadap kehidupan organisasi bidang usaha yaitu berdasar  Keputusan MPR No.28 tahun 1967 tentang pembubaran Bamunas, maka para anggota OPS Asuransi dalam rapatnya tgl. 13 Juli 1967 memutuskan mengaktifkan kembali DAI sebagai badan perjuangan.
  4. Cita-cita DAI menjadi wadah tunggal bagi perusahaan asuransi Jiwa, Kerugian/Reasuransi dan social baik milik Negara, Swasta Nasional, maupun Joint Venture terlaksana mulai tahun 1971 dengan merubah Anggaran Dasar sehingga dapat menampung keanggotaan dari berbagai sektor usaha asuransi baik jiwa, umum/kerugian/resuransi/social. ( B.Nasution menjabat Ketua DAI dari tahun 1957 hingga akhir tahun 1974 diselingi oleh Bapak Rd Chandra Purnama tahun 1961-1962 ) yang selanjutnya digantikan oleh Wahjoe BBA-  (alm/Jasa Indonesia) periode  1975-1976, – Herman Sjaftari (alm/Jiwasraya) periode 1977-1978 – RG Duriat (alm/Ramayana) periode 1979-1980, – IK Suprakto (Bumiputera 1912) periode 1981-1982,- R.Sidharta (alm/RUI) periode 1983-1984,- Iwa Sewaka (jasindo) periode 1985-1986,- Purwanto Abdulcadir (RUI/Taspen/Jasa Raharja) menjabat 3 periode dari tahun 1987 sd 1995, – B. Munir Sjamsoeddin (RUI/Reindo/TPI) menjabat 2 periode dari 1996 hingga Januari 2002

 

Beberapa kali Anggaran Dasar DAI disempurnakan  dan telah   disahkan sebagai badan hukum oleh Departemen Kehakiman  No. C2-4217 HT.01.06 tahun 1993 dan dimuat dalam Tambahan Berita Negara RI No. 20 tanggal 11 Maret 1993.

 

Fungsi DAI adalah sebagai :

–          Badan perjuangan dan musyawarah untuk kepentingan dunia usaha perasuransian  Indonesia

–          Badan tarif dan atau badan yang menetapkan standarisasi polis serta klausula

–          Badan yang membantu pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan terhadap usaha asuransi.

 

Pada  kongres DAI ke 8 tanggal 14 Desember 1995 di Hotel Holiday Inn (Ketua Umum DAI : B.Munir Sjamsoeddin) muncul gagasan agar  anggaran dasar DAI dirubah lagi untuk memberikan peluang kepada anggotanya membentuk asosiasi sesuai bidang usahanya sekaligus agar   DAI nantinya dapat menampung atau memayungi seluruh  asosiasi perasuransian baik asosiasi dalam bidang usaha asuransi dan asosiasi penunjang usaha asuransi. Diharapkan agar asosiasi sejenis dimaksud dapat fokus dan berkiprah memperjuangkan kepentingan sektornya. Sebagaimana diketahui bahwa awalnya anggota DAI dari sektor  asuransi jiwa   adalah anggota minoritas, namun dalam perkembangan terakhir (2002) jumlah perusahaan asuransi jiwa telah mencapai 59 perusahaan.

Menindak lanjuti keputusan Kongres tahun 1995,  pada Kongres DAI ke X tanggal 22 Januari 2002 di Hotel Borobudur  memutuskan menyetujui penyempurnaan AD-sehingga organisasi DAI berubah menjadi Federasi.

SK Kongres No.6/Kongres/DAI/2002 tanggal 23 Januari 2002 menetapkan hal berikut :

 

  1. Menerima dan menyetujui perubahan Anggaran Dasar DAI menjadi berbentuk Federasi  dan menyetujui susunan Pengurus DAI Federasi 2002 – 2005  sbb.:

 

Ketua                       : Hotbonar Sinaga (Berdikari)

Wakil Ketua           : Darwin Noor (Jasa Raharja)

Bendahara             : Suparwanto (AJB Bumiputera 1912)

Anggota                  : Angger P Yuwono , Ketua AAJI

Adi Purnomo, AAJI

Frans Sahusilawane, Ketua AAUI

Arizal ER, AAUI

Achmad Subianto, Ketua AAJSI

I Gede Subawa, AAJSI

2. Menerima dan menyetujui berdirinya asoiasi yang dibentuk oleh perusahaan  asuransi ex anggota DAI yaitu :

  • Perusahaan asuransi jiwa  membentuk Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dengan anggota 59 perusahaan asuransi jiwa – Ketua : Angger P. Yuwono
  • Perusahan asuransi umum membentuk Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dengn anggota 107 perusahaan asuransi umum – Ketua : Frans Sahusilawane
  • Perusahaan asuransi sosial membentuk Asosiasi Asuransi dan Jaminan Sosial  Indonesia (AAJSI) dengan anggota 5 perusahaan as.sosial –  Ketua : Achmad Subianto

Disamping keputusan  tersebut diatas juga diputuskan memberikan alokasi modal kerja kepada asosiasi serta alokasi personil ex  Sekretariat Jendral DAI kepada Asosiasi sebagaimana tertuang dalam SK No. 4/Kongres/DAI/2002  (kepada AAJI  6 karyawan, kepada AAUI 8 karyawan dan kepada AAJSI 1 karyawan dan tetap tinggal di Sekretariat DAI 3 karyawan). Sedangkan perhitungan modal kerja bagi asosiasi dan pelaksanaan pemberian modal kerja dilakukan tanggal 27 Juni 2002 bersama Bendahara DAI dan para Bendahara Asosiasi .

Adapun nama-nama yang menjabat sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Bendahara DAI Federasi adalah berasal dari wakil asosiasi (AAJI, AAUI dan AAJSI) yang dikirimkan dalam Rapat pembentukan Pengurus DAI Federasi dan secara aklamasi disepakati menduduki jabatan tersebut diatas.

 

Ketiga Asosiasi tersebut untuk pertama kali sebagai pendiri dan menjadi anggota DAI Federasi.

Anggaran Dasar DAI Federasi dimuat dalam Tambahan Berita Negara No.25 tanggal 28 Maret 2003 dan Anggaran Dasar didaftarkan di buku daftar Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/Ham Jakarta Pusat No.42/2003

Dalam menjalankan tugas Pengurus  DAI Federasi melakukan pendekatan kepada asosiasi penunjang usaha asuransi (ABAI, Adjuster, AMAI, ISEA) agar bersedia bergabung dalam  DAI Federasi. Maksud dan tujuan agar asosiasi dalam bidang usaha asuransi bisa menjadi satu atap dalam rangka  efesiensi komunikasi asosiasi persuransian dengan pemerintah..  Tahun 2004 ISEA diterima menjadi anggota luar biasa, sedangkan ABAI dibawah Ketuanya Kapler A. Marpaung, pada tahun 2005 mengajukan permintaan bersedia bergabung  dengan syarat agar  Anggaran Dasar  dan nama DAI dirubah, serta adanya ketentuan bahwa Ketuanya   harus dijabat secara bergilir oleh anggota.

Dipahami  bahwa keberadaan asosiasi persuransian adalah berlandaskan keputusan Menteri Keuangan RI No.426/KMK.06/2003 pasal 30, sementara itu keberadaan DAI federasi tidak bergantung pada suatu ketentuan / peraturan perundangan yang ada. DAI  dipertahankan keberadaannya semata-mata supaya tidak menghilangkan nilai historis perjuangan para pendahulu dalam organisasi asuransi. Oleh karena itu dalam  merespon permintaan calon anggota, telah dibentuk Tim Reposisi DAI yang terdiri dari Para Ketua Asosiasi perasuransian (AAJI/Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia,AAUI/Asosiasi Asuransi Umum Indonesia,AAJSI/Asosiasi Asuransi Jaminan Sosial Indonesia, ABAI/Asosiasi Broker Asuransi dan Reasuransi Indonesia, AAAI/Asosiasi Adjuster Asuransi Indonesia) untuk membahas penyempurnaan Anggaran Dasar DAI Federasi.

Hasil   Tim Reposisi DAI dilaporkan dalam Rapat anggota DAI Federasi pada tanggal  19 September 2005  dengan suara bulat  menyetujui  perubahaan Anggaran Dasar DAI Federasi sebagai berikut  :

 

  1. DAI tetap dipertahankan keberadanya dan namanya dirubah  menjadi Federasi Asosiasi Perasuransian Indonesia (FAPI)

Dengan demikian FAPI merupakan kelanjutan dari DAI.

  • Anggota biasa adalah asosiasi perasuransian yang anggotanya terdiri dari  korporasi sedangkan anggota luar biasa.adalah asosiasi yang anggotanya terdiri dari perorangan.
  • Pengurus adalah dari Ketua/Ketua Umum Asosiasi anggota Biasa kecuali Bendahara dan Ketua FAPI  secara bergiliran dijabat oleh Ketua Asosiasi  selama 1 tahun.sedangkan jabatan Bendahara adalah 3 tahun
  • Kekayaan yang dimiliki waktu berdirinya Federasi sebesar Rp. 1,666 milyar adalah hak dari tiga asosiasi pendiri DAI yaitu AAJI-AAUI-AAJSI ( pasal 24 dan pasal 27. anggaran dasar FAPI)
  • Menetapkan Ketua FAPI tahun 2006 dijabat dari Ketua AAJSI (Achmad Subianto) – tahun 2007 dari Ketua  AAJI (Evelina Pietruschka),- tahun 2008 dari ABAI, tahun 2009 dari AAAI dan 2010 dari AAUI .

 

Maksud dan Tujuan FAPI : adalah sebagai pemersatu bagi asosiasi perasuransian Indonesia.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut perkumpulan menjalankan kegiatan

Bidang idiil :

  • Pembentukan SDM industri yng berkualitas melalui pendidikan yang berkesinambungan, penelitian dan pengembangan serta publikasi media asuransi
  • Pemeliharaan kegiatan asuransi yng sehat dan harmonis khususnya bagi anggota dan masyarakat
  • memberikan masukan kepada lembaga eksekutif maupun legislatif agar industri dapat tumbuh dn berkembang

Bidang Sosial :

  1. Menjalankan dan mengelola lembaga pendidikan asuransi baik pendidikan formal  dan non formal
  2. Mengangkat dan mempromosikan industri asurasi Indonesia secara nasional maupun internasional
  3. Memasyarakatkan asuransi

 

Pengesahan Anggaran dasar FAPI ke Departemen Hukum dan Ham hingga akhir tahun 2009 masih  mengalami kendala karena belum bisa melampirkan   anggaran Dasar para pendiri (asosiasi)  yang telah disahkan sebagai badan hukum oleh yang berwenang. – yang merupakan syarat mutlak  (Baru AAUI dan ABAI yang telah disahkan)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan menunjuk surat Direktur Perdata Departemen Hukum dan Ham tanggal 20 Maret 2007 yang tidak merekomendasikan nama Federasi sebagai nama perkumpulan, maka FAPI dalam Rapat Anggota tanggal 30 Juni 2010 memutuskan :

 

  1. Untuk kembali menggunakan nama Dewan Asuransi Indonesia.
  2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga DAI baru yang dipersiapkan oleh Tim Adhoc bersama dengan Notaris Umaran Mansjur disetujui menggantikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FAPI
  3. Menetapkan kepengurusan DAI masa bakti 2010 sd 2012 dengan menyesuaikan diri dengan ketentuan baru bahwa Ketua DAI dipilih untuk masa 3 tahun yang terdiri dari

Ketua                      –    Kornelius Simanjuntak (Ketua AAUI)

Wakil Ketua        –      Evelina F. Pietruschka ( Ketua AAJI) (pada   2011 digantikan oleh Hendrisman Rahim )

Hotbonar Sinaga (Ketua AAJSI)

M. Syaifie Zein (Ketua AASI)

Mira Sih’hati (Ketua ABAI), awal tahun 2011 digantikan oleh Nanan Ginanjar, KetuaAPPARINDO

Bona R. Pandiangan (Ketua APKAI), awal tahun 2011 digantikan oleh Budi Maharesi, Ketua baru APKAI

Bendahara              -Edison Idrus

Komisi Pendidikan – Anton Lie

Sekretaris             – Subono

Anggaran Dasar DAI disahkan  Kementrian Hukum dan HAM pada tanggal 30 Desember 2011 dengan No. AHU-236 AH.01.07. tahun 2011, dan saat ini masih dalam proses untuk dimuat dalam Berita Lembaran Negara. Sedangkan Anggaran Rumah Tangga DAI disahkan dalam Rapat Pengurus tanggal 6 Oktober 2010